tugas dan fungsi bupati. TUGAS DAN FUNGSIWALI NAGARIPERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2016 Walinagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. tugas dan fungsi bupati

 
TUGAS DAN FUNGSIWALI NAGARIPERATURAN BUPATI AGAM NOMOR 15 TAHUN 2016 Walinagari bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakattugas dan fungsi bupati  pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisis data untuk menyusunKEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BONE, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk

bahwa Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan. 19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9 tentang kecamatan, bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Materi pokok: mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulungagung. b. Secara operasional kedudukannya dibawah Camat namun secara administrasi kedudukan dibawah koordinasi dinas masing-masing. Bagian. perumusan kebijakan teknis, koordinasi. Bupati ini. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan perlu disesuaikan dan diselaraskan dengan klasifikasi, kodefikasi,. (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. • Fungsi : memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota** Tugas : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi. i. mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. b. Undang . Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja, diantaranya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Banten melalui surat nomor 060/684-ORB/2021, tanggal 8 April 2021, perihal. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; c. T. 3. INSPEKTORAT DAERAHA. Tahun. Sekretaris Daerah. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; b. f. organisasi kepala bag. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tugas dan wewenang TUGAS DAN FUNGSIDasar : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Selain mempunyai banyak tugas, wali kota juga mempunyai beberapa wewenang serta kekuasaan yang mendukung setiap tugasny agar dapat terlaksana dengan baik dan juga optimal dengan pengawasan. Subjek. . 9. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan; dan k. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Peraturan Bupati Batang No 50 Tahun 2016. Soebandi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember evaluasi dan layanan 1. Peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 4. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Untuk Penyederhanaan Birokrasi. (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud. Nomor. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan. 57, BD. Judul. bahwa urusan pemerintahan bidang administrasi. Subkoordinator adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja. 96 hlmPeraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020. Melaksanakan tugas dan wewenang bupati apabila bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rincian. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat; Mengingat 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Dinas terdiri dari: a. Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016Bupati Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Mengingat : 1. Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten MusiBanyuasin; 1. ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH. dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Sekretariat; j. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati ini. Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. Mar 02, 2021. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Pasal 5 Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan. 1 Tugas Dan Wewenang Kejaksaan; 7. Peraturan Bupati Pamekasan 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2018-2023. Umumnya ini di sebabkan oleh kapasitas konten file yang cukup besar yang. Dinas mernpunyai tugas mernbantu Bupati melaksanakan urusJn T pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah dan . BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentralisasi di bidang pendidikan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. 10| Staf Ahli Bupati “Sebuah Fungsi yang Terabaikan” oleh: Suhatman, S. bidang. Kelompok Jabatan Fungsional 7. ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MOJOKERTO Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO, a. e. Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Ilustrasi (KOMPAS) JAKARTA, KOMPAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 1. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2008. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat ( masyarakat ) di kabupaten setempat. mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Tahun. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa. Berikut adalah beberapa wewenang wali kota menurut pasal 65 UU No. 16 hlmTugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor23Tahun 2014tentang Pemerintahan Selanjutnya Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan lingkup tugasnya; dan f. Namun, beleid itu spesifik mengatur tugas dan wewenang penjabat kepala daerah ketika. Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah dr. lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri. f. Bagian Kedua Sekretariat Paragraf 1 UmumJudul. Pasal 3Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 5. mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas komunikasi dan informatika kabupaten barito selatan bupati barito selatan provinsi kalimantan tengah peraturan bupati barito selatan nomor i" tahun 2021 dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati barito. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkat provinsi. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas Sosial Pasal 5 (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang sosial. mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang. Tipe Dokumen. Adapun tugas pokok Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko yaitu membantu Bupati dalam merumuskan dan. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat. (3) Kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi: a. pelaksanaan tugas lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan. Tematik. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan; 2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. d. Wolter Monginsidi Komplek Kantor Bupati Gedung C Lantai Dasar, Kab. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di kabupaten/kota. (3) Kewenangan Dinas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan perundang-undangan, meliputi: a. BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang : bahwa. Asahan No. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 61). Tugas dan Fungsi serta. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidu p ; Mengingat : 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : a. bupati hulu sungai selatan provinsi kalimantan selatan peraturan bupati hulu sungai selatan nomor 78 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas kesehatan kabupaten hulu sungai selatan dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati hulu sungai selatan, menimbang : a. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA, Menimbang : a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. Dari jumlah itu, 101 kepala daerah akan lengser dari kursi. BAB III TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada. Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Uraian Tugas Dan Fungsi Kepala Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Dan Kepala Seksi Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari : 1. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ; b. terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 11 (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan,. c. 10. Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 22 April 2022 Plt. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Ogan. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten d alam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Ind onesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana. (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli Bupati. Tugas Bupati. Utara, maka dipandang perlu penjabaran tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara; b. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang. Kutai Barat No. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau ketentuan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Tahun. evaluasi dan layanan 1. Jenis. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. 451: 43: 2014: Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo: Isi Peraturan:. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO, Menimbang : a. Kutai Barat No. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. (3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas, Sekretaris Daerah mempunyai perincian tugas sebagai. MEMUTUSKAN :. Staf Ahli 6. Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak -Kanak Negeri, Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri,. Tugas dan Fungsi serta Tata Kera Unit Pelaksana . Sekretariat DaerahSekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, BUPATI KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 135 TAHUN 20 2 1 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN, Menimbang : a. Peraturan. Maka dari itu, berikut ini penulis sampaikan beberapa tugas bupati dan wakil bupati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: 1. bidang kearsipan dan perpustakaan; dan e. Tata Kerja 8. uaerah Nornor 21 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susu nan. Peraturan Bupati. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas tersebut; b. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diwilayah Kabupaten Bandung. (Software) Diruang kerja Bupati Wakil Bupati Sekda dan Asisten Strategi 1 Meningkatkan. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian, Pengan dan Perikanan. ABSTRAK: a. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKAD. Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone Bolango, 1. lingkup tugasnya; dan f. dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dicabut; b. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan.